
Buruh ASEAN Bersatu Dorong Konvensi Internasional Upah Layak
JAKARTA - ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) menyatukan kekuatan untuk memperjuangkan standar upah layak bagi seluruh pekerja di kawasan.
Baca SelengkapnyaSiaran pers, kabar advokasi, dan catatan kegiatan koalisi.

JAKARTA - ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) menyatukan kekuatan untuk memperjuangkan standar upah layak bagi seluruh pekerja di kawasan.
Baca Selengkapnya.webp&w=3840&q=75)
JAKARTA - Pimpinan serikat buruh dari berbagai negara berkumpul di Jakarta dalam forum International Trade Union Confederation-Asia Pacific (ITUC-AP) 28th Regional General Council pada 25-26 Oktober 2026.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus Presiden Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) Andi Gani Nena Wea akan mengambil langkah tegas jika materi Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan diubah dan menyimpang dari draf yang telah ditetapkan.

JAKARTA,Dnid.co.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, menerima audiensi dari pimpinan serikat buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Jakarta - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) akan mengawal penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan turunan Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada 6 Oktober 2026. Koalisi meminta agar isi aturan turunan tetap sesuai dengan substansi UU yang telah disahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) memutuskan tidak akan demo memperingati 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming besok, Selasa (20/10/2026).

Surabaya - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengunjungi Museum & Rumah Singgah Ibu Marsinah di Desa Ngalundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).

Surabaya - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan 35 Desk Ketenagakerjaan di satuan kewilayahan yang tersebar di 14 Polda. Layanan ini dibentuk untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

Jakarta - Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan memuat sejumlah ketentuan terkait upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK), outsourcing, hingga hak pekerja perempuan. Aturan ini disahkan DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (6/10/2026).