Lompat ke konten utama
Siaran Pers

Presiden KSPSI Kawal Tuntas UU Perlindungan Ketenagakerjaan: Segera Berlakukan, Jangan Tunda 2027

ituc-ap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus Presiden Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) Andi Gani Nena Wea akan mengambil langkah tegas jika materi Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan diubah dan menyimpang dari draf yang telah ditetapkan.

Andi Gani juga mendorong pemerintah segera memberlakukan UU tersebut dan tidak menundanya hingga 2027, mengingat perjuangan penetapan upah minimum 2027 akan segera dimulai.

"Kalau berubah total, tentu kami akan segera mengambil langkah-langkah," tegas Andi Gani dalam acara International Trade Union Confederation-Asia Pacific (ITUC-AP) 28th Regional General Council di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, pengesahan UU tersebut merupakan hasil perjuangan panjang seluruh elemen buruh Indonesia, bukan hanya Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pimpinan Komisi IX DPR, hampir 92 persen materi yang diusulkan buruh telah diakomodasi dalam UU tersebut.

Meski demikian, Andi Gani menyoroti naskah resmi UU yang hingga kini belum dipublikasikan kepada masyarakat.

Dirinya meminta pimpinan DPR segera membuka dokumen tersebut agar publik dapat mengetahui secara utuh materi aturan yang telah disahkan.

"Kami juga sedang menunggu undangan pemerintah untuk melihat materi finalnya, jangan sampai berbeda dengan draf yang telah disahkan," katanya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, naskah UU telah berada di Sekretariat Negara untuk proses selanjutnya dan telah mendapat izin untuk ditandatangani Presiden Prabowo.

Dia menyebut ada tenggat waktu 30 hari bagi Presiden untuk menandatangani UU tersebut. Apabila tidak ditandatangani hingga 6 November 2026, UU akan tetap berlaku sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.

Andi Gani mengungkapkan, sejumlah substansi penting yang diperjuangkan buruh telah masuk dalam UU tersebut.

Di antaranya pembatasan praktik alih daya atau outsourcing, jaminan pesangon, pembentukan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, serta penguatan kembali peran Dewan Pengupahan.

Ia mengungkapkan, praktik outsourcing kini diperketat dan tidak lagi dapat dilakukan secara perseorangan. Tenaga alih daya hanya diperbolehkan untuk jenis pekerjaan tertentu yang dibatasi sebanyak empat kategori.

"Tidak ada lagi outsourcing perseorangan, orang per orang. Hanya pekerjaan tertentu yang boleh di-outsourcing dan itu dibatasi empat jenis pekerjaan. Di luar itu tidak boleh," ujarnya.


(sumber : https://m.tribunnews.com/bisnis/7902334/presiden-kspsi-kawal-tuntas-uu-perlindungan-ketenagakerjaan-segera-berlakukan-jangan-tunda-2027 )