Lompat ke konten utama
Siaran Pers

Buruh ASEAN Bersatu Dorong Konvensi Internasional Upah Layak

Asean

JAKARTA - ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) menyatukan kekuatan untuk memperjuangkan standar upah layak bagi seluruh pekerja di kawasan. 

Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Regional ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC), gerakan buruh Asia Tenggara ini mendorong lahirnya Konvensi Internasional tentang Upah Layak atau Living Wage. 

ASEAN TUC adalah konfederasi serikat buruh regional di kawasan Asia Tenggara yang mewakili lebih dari 20 juta pekerja. Organisasi ini sebelumnya dikenal sebagai ATUC sebelum disepakati perubahan nama.

Pertemuan yang didukung International Labour Organization (ILO) Bureau for Workers' Activities (ACTRAV) ini dihadiri Presiden ASEAN TUC Andi Gani Nena Wea, Sekretaris Jenderal ASEAN TUC sekaligu Wakil Ketua DPR Filipina Raymond Mendoza, Sekretaris Jenderal Malaysian Trade Union Congress (MTUC) Kamarul, Desk Officer Asia Pasifik ILO ACTRAV Ariel Castro, Deputy General Secretary ASEAN TUC Gigi Mathay, dan pimpinan buruh lainnya.

Kehadiran para pimpinan serikat buruh dan perwakilan ILO tersebut memperkuat komitmen bersama untuk mendorong perlindungan dan kesejahteraan pekerja di kawasan Asia Tenggara.

Presiden ASEAN TUC Andi Gani Nena Wea mengatakan, pertemuan yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta ini menjadi sarana penting dalam memperkuat kerja sama dan perlindungan tenaga kerja di kawasan ASEAN.

"Kami membahas mengenai masalah kesejahteraan pekerja di Asia Tenggara, isu pengupahan, serta bagaimana perlindungan tenaga kerja. Rangkaian ini akan berlanjut dalam pertemuan di Manila pada 4-6 November mendatang, serta Pertemuan Tahunan ASEAN TUC di Hanoi, Vietnam pada 8-10 Desember," ungkap Andi Gani, dikutip Jumat (30/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ASEAN TUC juga memberikan dukungan penuh terhadap pemberlakuan aturan dan Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan baru di Indonesia, khususnya terkait mekanisme formulasi pengupahan dan perlindungan hak-hak buruh.

"Saya pastikan aturan baru ini sudah berlaku untuk rumusan pengupahan terbaru. Karena, UU posisinya berada di atas PP dan Permen, maka pemerintah daerah wajib tunduk dan menjalankan aturan ini," tegasnya. 

Selain isu pengupahan, ASEAN TUC menyoroti pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi yang kian mengancam keberlangsungan tenaga kerja melalui potensi PHK massal.

"Satu alat robotik saja bisa menggantikan hingga 500 pekerja di satu unit produksi. Begitu pula dengan AI yang mulai menggeser posisi tenaga kerja terampil," kata Andi Gani. 

Sementara, Sekretaris Jenderal ASEAN TUC yang juga Wakil Ketua DPR Filipina Raymond Mendoza menyoroti belum terwujudnya standar upah layak di mayoritas negara ASEAN. 

"Melalui ASEAN-TUC dan dukungan ILO, kami akan mengusulkan draf Konvensi ILO tentang Upah Layak pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional di Jeneva," tegas Raymond.

Adapun, selama 3 hari pertemuan di Jakarta, para pemimpin buruh dari 11 negara berhasil menyepakati lima pilar utama prioritas kerja untuk periode 2026-2031.

(sumber : https://m.tribunnews.com/bisnis/7904613/buruh-asean-bersatu-dorong-konvensi-internasional-upah-layak)