Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang Baca artikel detikjatim, "Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang

Surabaya - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan 35 Desk Ketenagakerjaan di satuan kewilayahan yang tersebar di 14 Polda. Layanan ini dibentuk untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
Peresmian dipusatkan di Mapolres Jombang, Sabtu (17/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Suyudi didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Kapolri bersama sejumlah pejabat yang hadir. Sebanyak 500 buruh di Jawa Timur yang mengikuti kegiatan tersebut menyambut peresmian dengan tepuk tangan.
Suyudi mengatakan, pembentukan Desk Ketenagakerjaan di tingkat kewilayahan merupakan langkah untuk memperluas akses pekerja terhadap layanan konsultasi, pengaduan, dan penanganan tindak pidana ketenagakerjaan.
"Kita baru saja serentak meresmikan Desk Ketenagakerjaan pad 35 kesatuan kewilayahan di 14 Polda. Ini merupakan langkah strategis, bukti nyata kita dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia," ujarnya kepada wartawan di lokasi, Sabtu (17/10/2026).
Ia menjelaskan, Polri telah membentuk Desk Ketenagakerjaan sejak Januari 2025. Sejak beroperasi, layanan tersebut telah menerima 395 laporan persoalan ketenagakerjaan, terdiri atas 144 perkara pada 2025 dan 251 perkara pada 2026.
"Dari jumlah tersebut, 313 perkara masih dalam penanganan. Persoalan paling banyak dilaporkan pada masalah PHK, pesangon, sengketa upah, BPJS, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3)," ujarnya kepada wartawan di lokasi, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Suyudi, penanganan perkara ketenagakerjaan membutuhkan kecermatan karena berkaitan langsung dengan kehidupan pekerja. Melalui layanan tersebut, Polri mengklaim telah membantu ribuan buruh mempertahankan pekerjaan dan memperoleh pemenuhan hak mereka.
"Dalam perjalanan Desk Ketenagakerjaan, Polri berhasil memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja. Kita juga membantu pemenuhan hak-hak pekerja dengan total nilai Rp 70,28 miliar," ungkapnya.
Suyudi menambahkan, Desk Ketenagakerjaan berfokus pada konsultasi dan penanganan pengaduan, terutama terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, dan sengketa upah.
"Kami fokus pada konsultasi dan penanganan pengaduan, khususnya masalah pemutusan hubungan kerja, pesangon, dan sengketa upah," ucapnya.
Ia berharap, keberadaan Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang dan satuan kewilayahan lainnya dapat menjadi acuan pengembangan layanan serupa di seluruh Indonesia.
"Harapan kita bersama, desk ketenagakerjaan di Polres Jombang dan polres lainnya dapat menjadi blueprint untuk pengembangan pelayanan di seluruh penjuru Tanah Air," tandasnya.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengapresiasi pembentukan layanan tersebut. Menurutnya, Desk Ketenagakerjaan dapat membuka ruang bagi pekerja untuk melaporkan persoalan yang berkaitan dengan hak-hak mereka dan mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat.
"Perlu diketahui, kasus ketenagakerjaan yang mangkrak selama 5-6 tahun bisa terselesaikan hanya 7-8 hari di Desk Ketenagakerjaan di Bareskrim. Kami berharap dengan adanya Desk Ketenagakerjaan di tingkat Polres, akan lebih memberikan ruang kepada buruh untuk melaporkan bila hak-haknya dirampas," bebernya.
Suyudi menyebut pembentukan Desk Ketenagakerjaan di tingkat kewilayahan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat bagi pekerja. Layanan tersebut diharapkan membantu penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak buruh.
(sumber : https://www.detik.com/jatim/jogo-jatim/d-8711472/kapolri-resmikan-desk-ketenagakerjaan-di-polres-jombang )